Apa yang terlintas di pikiran Smartcitizen saat mendengar transformasi digital? Bisa jadi kata teknologi, komputer, atau modern langsung muncul di benak kita. Yup, hal-hal tersebut memang ada hubungannya dengan transformasi digital. Transformasi digital dapat kita artikan sebagai perubahan yang melibatkan teknologi digital dalam prosesnya. Itulah juga mengapa konsep transformasi digital ini erat hubungannya dengan konsep paperless. Tujuan akhir transformasi digital tentu saja memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada sang pengguna dan menggantikan proses tradisional yang sekarang sudah ketinggalan zaman. Contoh paling nyata dari transformasi digital ada di dekat kita. Sebut saja layanan ojek daring, belanja daring, hingga yang belakangan ini paling sering kita gunakan: komunikasi jarak jauh melalui internet. Dulu, sebelum kecanggihan ini hadir di tengah-tengah kita, kita harus ke pangkalan ojek dahulu untuk naik ojek. Mau nonton ulang film kesayangan? Ya, antara harus beli kasetnya di toko atau pinjam di rental VCD. Rindu melihat wajah sahabat di seberang pulau sana? Agak mustahil dilakukan karena fitur video call belum semudah sekarang untuk diakses. Repot sekali, kan? Untungnya sekarang semuanya bisa kita jangkau secara digital lewat internet. Bisakah kamu bayangkan bagaimana rumitnya hidup bila transformasi ini tidak pernah hadir dalam hidup kita?

Selain transformasi digital dalam keseharian tadi, pemerintah juga mulai menggencarkan transformasi digital dalam ruang lingkup pemerintahan. Transformasi digital ini bertujuan agar pelayanan yang dibutuhkan warga dapat diberikan secara efisien dan efektif. Seperti apa transformasi digital yang dicanangkan oleh pemerintah? Yuk, kita coba lewat pembahasan di bawah ini!

Mengapa Transformasi Digital Diperlukan?

Di Jakarta, transformasi digital diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan lewat optimalisasi sumber daya dan data yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang berusaha memfasilitasi warga dengan identitas digital yang datanya bersumber dari Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga. Harapannya, identitas digital dapat digunakan untuk mempermudah transaksi elektronik dalam dunia digital, khususnya yang membutuhkan interaksi warga dengan pemerintah. Dengan identitas digital, kesalahan identifikasi yang diakibatkan oleh data ganda atau data kotor dapat dihindari.

Di negara-negara lain, digitalisasi layanan sudah diaplikasikan ke dalam lingkup pemerintahan. Contohnya, Australia punya aplikasi myGov yang memungkinkan warganya bisa terhubung dengan berbagai layanan publik seperti mengurus pajak, migrasi, bantuan sosial, hingga mengurus aplikasi untuk program keterampilan diri. Negara tetangga kita, Singapura, punya National Digital Identity yang memberikan akses kepada warganya untuk melakukan transaksi online melalui verifikasi data pribadi serta tanda tangan dokumen secara digital, sehingga mereka dapat bertransaksi online dengan nyaman dan aman.

Rencana Transformasi Digital yang Sedang Disusun

DKI Jakarta saat ini memiliki 328 layanan pemerintah yang sudah terelektronifikasi. Namun, layanan-layanan ini belum terintegrasi untuk melayani kurang lebih sebelas juta warga DKI Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengembangkan digitalisasi layanan publik. Pemerintah ingin memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang dapat memproses seluruh data warga Jakarta, sehingga dapat dilihat dalam bentuk akun digital warga (Citizen Digital Account) yang terintegrasi dalam aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Akun digital warga dapat menjadi rujukan untuk melakukan verifikasi dan autentikasi yang sah, sehingga membantu Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan layanan perizinan, perpajakan, bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, warga juga dapat lebih mudah mengurus administrasi untuk mengakses program pemerintah, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)

Transformasi digital akan mustahil dijalankan kalau aktor utamanya alias sumber daya manusianya tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk turut ambil bagian dalam melaksanakan prosesnya. Nah, untuk mengimbangi hal tersebut, pemerintah juga menyiapkan program-program agar masyarakat semakin siap menghadapi transformasi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membuka program Gerakan Nasional Literasi Digital dan Digital Talent Scholarship demi mencapai 50 juta warga masyarakat yang terliterasi di bidang digital hingga 2024.

Sekarang yang mungkin jadi pertanyaan adalah, mengapa transformasi digital harus dilakukan? Sederhana saja, pada era yang semakin instan ini, masyarakat tentu ingin semua kebutuhannya dapat terpenuhi lewat ujung jari. Pemerintah, sebagai pelayan rakyat, dituntut untuk selalu berkembang dalam memberikan pelayanan terbaik demi kenyamanan warga. Sebagai warga, kita juga harus selalu berkembang dalam pola pikir dan tanggap dengan perubahan-perubahan untuk kehidupan yang lebih baik. Selain itu, saat ini dunia pun terus berlomba-lomba menjadi perintis dalam hal inovasi. Kita tentu saja tidak ingin hanya diam di tempat dan menjadi satu-satunya yang tertinggal di belakang.

Transformasi digital memang tidak bisa terwujud dalam sehari. Banyak proses dan adaptasi yang harus dijalani pemerintah maupun warga. Saran, kritik, serta dukungan dari kita semua sangat mempengaruhi kemajuan hidup bersama.