Cara Melapor Kantor Pelanggar Aturan PSBB Transisi

JSC | 19 days ago

Perjuangan untuk memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 di Ibu Kota masih berlanjut. Agar langkah pencegahan dan penanganan dapat berjalan efektif, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi Tahap I. Ini berarti, sejumlah sektor seperti perkantoran masih diharuskan untuk melindungi kesehatan para pekerja yang berkegiatan di tempat kerja mereka. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara khusus meminta kepada dunia usaha untuk menjaga kedisiplinan, sekaligus mengetatkan aturan-aturan yang sudah diwajibkan, demi menekan risiko penularan virus korona.

“Saya minta kepada semua kegiatan usaha yang sudah diperbolehkan beroperasi, untuk serius melindungi pekerjanya, dengan cara menegakkan protokol kesehatan,” ucap Gubernur Anies pada akhir Juli 2020 lalu. “Ini penting sekali, sebagai bukti bahwa tempat bekerja peduli kepada pekerjanya.”

Pernyataan Gubernur Anies jelas bukan tanpa alasan. Belum lepas dari ingatan masyarakat Jakarta, beberapa klaster baru perkantoran yang terungkap beberapa minggu lalu. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta tak pernah lelah untuk mengajak para pekerja dan karyawan perkantoran, agar berpartisipasi aktif melaporkan setiap pelanggaran yang mereka temui di tempat kerja selama PSBB Masa Transisi.

[Tips Mencegah Penyebaran Covid-19 di Tempat Kerja

Bagaimana Cara Melapor Pelanggaran di Tempat Kerja?

Jika kamu seorang pekerja dan melihat tempat kerjamu tidak memberlakukan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen, tentu kamu harus membuat laporan agar pelanggaran yang kamu lihat bisa segera ditindaklanjuti. Tapi, bagaimana caranya? Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan kanal-kanal yang dapat kamu manfaatkan untuk pembuatan laporan. Salah satu cara termudah untuk melakukannya adalah melalui aplikasi Jakarta Kini atau JAKI.

Jadi, saat kamu menemukan pelanggaran di kantor, kamu cukup membuka aplikasi JAKI, kemudian mengakses fitur JakLapor dengan menekan tombol kamera yang ada di bagian bawah tengah layar menu. 

JAKI, CRM, Jakarta, Jakarta Smart City, JakLapor

Ambil foto pelanggaran yang kamu lihat dan tulis deskripsi singkat yang sesuai. Untuk kategori, karena pelanggaran ini terjadi di tempat kerja, kamu bisa memilih ‘Hubungan Pekerja-Pengusaha’. Setelah semua informasi terisi lengkap, tekan kirim dan pantau laporan yang kamu buat melalui fitur JakRespons atau dengan membuka profil kamu.

Saat membuat laporan, mungkin kamu merasa khawatir identitasmu terungkap dan tersebar kepada pihak lain. Tapi tenang aja, Smartcitizen, karena data dan identitas pelapor akan dirahasiakan dan dijamin keamanannya. Informasi pribadi, seperti nama dan nomor telepon, juga tidak bakal tercantum dalam laporan yang kamu buat.

[Kenapa Kamu Harus Melapor Lewat JakLapor Selama Pandemi?]

Pelanggaran Apa yang Patut Dilaporkan?

Bentuk pelanggaran protokol kesehatan di tempat kerja tidak terbatas pada pembatasan kapasitas, atau mewajibkan setiap pekerja untuk menggunakan masker. Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019, terdapat 16 langkah perlindungan kesehatan masyarakat yang harus diterapkan oleh setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat  kerja, tempat  usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis, dan tempat  wisata selama PSBB Masa Transisi, yakni: 

  1. Membentuk Tim Penanganan Covid-19 di perkantoran yang terdiri dari: pimpinan, bagian kepegawaian, bagian kesehatan dan keselamatan, dan petugas kesehatan;

  2. Memantau, memperbarui perkembangan informasi tentang Covid-19 di perkantoran dan melaporkan secara tertulis kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada poin 1;

  3. Menerapkan batasan kapasitas jumlah orang di tempat kerja paling banyak 50 persen pada waktu bersamaan;

  4. Mewajibkan pekerja menggunakan masker;

  5. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;

  6. Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki tempat kerja;

  7. Menyediakan hand sanitizer;

  8. Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;

  9. Tidak memberhentikan pekerja yang dinyatakan dalam kondisi isolasi/karantina mandiri;

  10. Memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19;

  11. Melakukan pembatasan interaksi fisik dengan menjaga jarak minimal satu meter antarorang pada setiap aktivitas kerja;

  12. Menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;

  13. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;

  14. Melaksanakan protokol pencegahan Covid-19;

  15. Memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan Covid-19; dan

  16. Membuat dan mengumumkan pakta integritas serta protokol pencegahan Covid-19.

Tindak Lanjut Laporan untuk Tempat Kerja yang Melanggar

Laporan pelanggaran yang terjadi di tempat kerja akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Selain laporan dari pekerja, Disnakertrans juga rutin melakukan inspeksi dadakan guna memastikan protokol kesehatan berjalan di tempat kerja. 

JAKI, CRM, Jakarta, Jakarta Smart City, JakLapor

Masih mengacu pada Pergub No. 79 Tahun 2020, jika pelaku usaha terbukti mengulangi pelanggaran dengan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan di atas, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi denda administratif. 

Besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan berdasarkan jumlah pengulangan pelanggaran. Rp50 juta untuk pelanggaran berulang satu kali, Rp100 juta untuk pelanggaran berulang dua kali, Rp150 juta untuk pelanggaran berulang tiga kali, dan seterusnya.

Selama pandemi, sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) yang dikelola Pemprov DKI Jakarta telah menerima lebih dari 800 laporan mengenai pelanggaran di tempat kerja. Peran aktif para pekerja dan karyawan diharapkan dapat menghentikan kemunculan klaster-klaster baru di lingkungan perkantoran. Jadi, jangan takut untuk menggunakan fitur JakLapor di JAKI jika kamu menemukan kantor yang masih membandel. Karena setiap laporan yang kamu buat akan membantu pekerja-pekerja lain untuk bisa tetap produktif serta melindungi keluarga mereka agar tetap  aman dan sehat.

 

 

------

Aditya Gagat Hanggara

Artikel lainnya

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dari Pergub No. 80 Tahun 2020

PSBB Masa Transisi Tahap I diperpanjang hingga 10 September 2020. Pertimbangan perpanjangan PSBB Masa Transisi dilakukan melalui evaluasi yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama pihak ...

Hak cipta © oleh Jakarta Smart City