Salah Kaprah Mengenai Konsep Jakarta Smart City

JSC | 2 years ago

 

Dalam periode dua tahun terakhir, konsep “smart city” sedang menjadi tren di kalangan pemerintahan di Indonesia. Beberapa kota sudah mulai mengusung konsep “smart city” dengan berbagai pendekatan dan implementasi yang beragam. Smart city menjadi nilai tambah para pemimpin daerah karena menjanjikan suatu hal yang baru dan menstimulus warga untuk bebas berkreasi. Namun setelah dua tahun, ada beberapa hal yang menjadikan program smart city di beberapa tempat di Indonesia menjadi salah kaprah. Smart city bukan hanya masalah teknologi.

Ada beberapa daerah yang sudah menginisiasi program smart city secara eksplisit maupun tidak, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Semarang, Bogor, Bekasi dan kota-kota lain yang juga sedang bersiap diri seperti Banjarmasin, Manado, dan lainnya. Semua berawal dari keinginan membuat pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada warganya, seperti kemudahan dalam pengurusan surat perizinan atau non perizinan, kemudahan menyampaikan laporan atau aspirasi, transparansi pelayanan, meningkatkan kecepatan pelayanan publik, transportasi umum yang lebih dapat diandalkan, peningkatan keamanan, dan lainnya. Cara yang dilakukan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik ini adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan kata lain, kata kunci smart city di Indonesia: IT, pelayanan publik, efisiensi, efektif, transparansi

Standard Operating Procedure

Smart city bukan semata mengenai teknologi. Smart city bukan hanya aplikasi, punya CCTV banyak, command center yang mewah, free wi-fi, atau bentuk teknologi kekinian lainnya yang selalu digembar-gemborkan. Jika dengan program smart city, dianggap bahwa teknologi sebagai solusi, maka program tersebut gagal. Teknologi bukanlah solusi, namun hanya alat yang memungkinkan problem bisa diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif.

Aspek penting pada program smart city justru terletak pada konsep bisnisnya. Jika sepakat bahwa smart city dijalankan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, maka hal utama yang harus dibenahi adalah bagaimana Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelayanan publik dapat diselesaikan dengan lebih baik menggunakan teknologi.

Bandung Command Center pernah mempromosikan penanganan aplikasi pelaporan kedaruratan. Lalu, sejauh mana prosedur penanganan ini bisa membantu menyelesaikan masalah? Seberapa cepat petugas bisa langsung datang ke tempat kejadian perkara setelah seseorang melaporkan ada kondisi darurat di kota? Siapa saja stakeholder yang terkait dengan penanganan hal ini? Bagaimana pihak polisi terlibat dalam penanganan ini, sedangkan polisi adalah pihak di luar Pemerintah Kota?

Contoh lain, saat kejadian bom Sarinah di Jakarta. Karena belum ada prosedur yang terkait dengan kondisi serangan bom, tim di Jakarta Smart City tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan secara sistematis. Pada akhirnya semua berjalan tanpa dilandasi SOP yang berlaku, dan sebagai bahan evaluasi, diperkuat SOP sehingga tidak terulang lagi kasus seperti ini.

Idealnya, dalam pelaksanaan konsep smart city, semua berawal dari pembuatan SOP. Misalkan dalam pembuatan izin, dibutuhkan 3 proses: proses A, B, dan C. Keseluruhan proses ini membutuhkan waktu 10 hari kerja karena proses B memakan waktu 80% dari total. Lalu dengan adanya teknologi, proses B dapat selesai dalam hitungan menit, sehingga 3 proses ini bisa selesai dalam 1 jam. Baru di sini teknologi masuk sebagai alat yang memungkinkan percepatan proses yang ada.

Tata kelola IT dan data

Problem klasik pemerintah adalah budaya kerja individualistik. Belum ada integrasi dan penyelarasan di level sistem informasi dan teknologi, serta data di pemerintahan yang sudah terstandarisasi. Data inti pembangunan hanyalah dua, yaitu data kependudukan dan data geospasial. Jika dua data ini sudah dikelola dengan baik, maka data lain yang mereferensi pada data ini juga akan berkualitas baik. Permasalahannya, bahkan dua data inti saja belum dikelola dengan baik, terutama masalah penggunaan, penyimpanan, duplikasi, serta kewenangan untuk mengakses data. Hal seperti ini yang belum bisa dijawab oleh pemerintah daerah.

Integrasi antar sistem IT yang ada di pemerintahan juga masih sangat minim. Misalnya, Dinas A membuat Peta X, dinas B membuat peta Y, kedua peta ini ternyata saling konflik karena mengacu pada data yang berbeda. Contoh lain, suatu sistem informasi pemerintahan mengumpulkan NIK sendiri, sedangkan NIK ini seharusnya mengacu pada data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selama belum diatur tata kelola IT dan data di pemerintahan, aplikasi-aplikasi yang dibuat tidak akan bermanfaat karena tidak ada integrasi dan penyesuaian di antara sistem dan data yang ada.

Dua hal tersebut merupakan tugas utama dari semua pihak yang terlibat dalam inisiasi smart city di Indonesia. Prinsip yang harus selau dipegang adalah, teknologi hadir untuk membantu meningkatkan kualitas proses bisnis, bukan proses bisnis yang mengikuti teknologi. Jangan sampai daerah-daerah lain yang memulai program smart city hanya terpaku pada teknologi terkini saja, tapi juga harus menekankan pada tujuan mencanangkan program smart city.

Dinamika inisiasi smart city di Indonesia akan lebih berwarna lagi. Makin banyak pemimpin daerah yang ingin memperbaiki kualitas pelayanan publiknya khususnya, dan secara umum memperbaiki kualitas hidup daerahnya. Jangan lupa untuk jangan sampai salah kaprah dan terbuai dengan kecanggihan teknologi semata.

***

Prasetyo Andy Wicaksono

Head of IT and Development

Jakarta Smart City

Artikel lainnya

Jajanan Aman Melalui Kolaborasi KAKI5JKT

Sejak Senin, 15 Februari 2016, 400 PKL kuliner di Jakarta di bawah pembinaan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) dapat ditemukan di Zomato, dipesan secara online melalui situs Porter, dan ...

Hak cipta © oleh Jakarta Smart City