Revolusi Penilaian Lurah dan Camat

JSC | 2 years ago

Para Lurah dan Camat di Jakarta harus bersiap menerima tantangan baru. Setelah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memberikan tantangan untuk menjadi manajer wilayah, saat ini penilaian kinerja mereka menggunakan kartu skor (score card).

Sistem penilaian baru yang memiliki kemiripan dengan sistem Key Performance Indicator (KPI) ini dibuat oleh Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta. “Sementara wali kota punya KPI, bawahannya dinilai lewat score card,” kata Kepala Biro Tata Pemerintahan, Bayu Meghantara, Senin lalu di Balai Kota.

Score card adalah sebuah sistem target pekerjaan bulanan Lurah dan Camat. Setiap lurah diwajibkan memetakan 16 indikator masalah di wilayahnya serta membuat target penyelesaiannya. Indikatornya macam-macam, seperti hunian liar, pedagang kaki lima liar, parkir liar, sampah, saluran, taman, jalan, penerangan jalan, pemeliharaan aset pemerintah daerah, akses dan kelancaran pencairan dana Kartu Jakarta Pintar, serta kemudahan akses penduduk terhadap BPJS. Juga termasuk penanganan demam berdarah, penanganan masalah sosial, tindak lanjut pengaduan masyarakat, penyerapan anggaran, serta kepatuhan penduduk membayar pajak bumi dan bangunan.

Berbeda dengan sistem Key Performance Indicator (KPI)  yang berlaku untuk eselon I dan II dan bersifat internal, semua indikator dan target penyelesaian dengan sistem score card wajib diunggah ke portal Jakarta Smart City. “Jadi semua orang di Jakarta bisa mengecek target mereka yang belum selesai apa saja,” ujar Bayu.

Penilaian dalam sistem ini berjenjang. Kinerja lurah akan dinilai oleh camat, sedangkan Camat dinilai oleh Wali Kota. Bayu mencontohkan sistematika penilaian score card di Pondok Pinang. Lurah Pondok Pinang memetakan ada empat pedagang kaki lima liar di sekitar Masjid Ni’matul Ittihad. Permasalahan ini lantas akan menjadi wewenang Kecamatan bila nantinya ada lima sampai sepuluh pedagang kaki lima. Lurah lalu menuliskan di score card dagangan apa yang mereka jual, jam operasional, dan gangguan akibat aktivitas mereka, misalnya menyebabkan kemacetan.

Setelah itu, lurah wajib pula menuliskan solusi awal, misalnya apakah akan direlokasi ke tempat binaan. Terakhir, lurah harus menuliskan target penyelesaian relokasi serta melaporkan kondisi empat pedagang itu yang diperbarui setiap bulan.

Menurut Bayu, sistem penilaian kinerja dengan 16 indikator ini jauh lebih obyektif. Selama ini penilaian kinerja Lurah dan Camat banyak mengandalkan faktor kedekatan individu. “Dulu penilaiannya secara umum, lewat lomba-lomba. Sekarang enggak perlu lagi. Tinggal kami nilai lewat rapor ini,” kata Bayu.

Score card juga akan menjadi penentu tunjangan kinerja yang bisa dibawa pulang Lurah dan Camat. Makin besar target tercapai, makin besar pula Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) mereka. “Selain score card, TKD mereka ditentukan berdasarkan respons aduan lewat aplikasi Qlue dan tingkat kehadiran,” ujar Bayu.

Camat Kebayoran Lama, Munjirin mendukung sistem ini karena dirasa lebih transparan. Saat ini kecamatannya masih memetakan 16 indikator itu. “Juni ini pemetaan selesai,” katanya.

Pekerjaan dilakukan pada rentang bulan Juli sampai dengan November, sehingga Wali Kota bisa menilai kinerjanya pada Desember 2016. Meskipun demikian, score card dirasa masih belum mencakup semua permasalahan di Kelurahan dan Kecamatan. Hizbullah, Staf Bidang Pembinaan Penghunian Dinas Perumahan DKI Jakarta mengatakan indikator penertiban rumah kos belum masuk ke dalam score card. “Padahal kami perlu dukungan lurah dan camat untuk menertibkan kos-kosan, baik data kependudukannya maupun pembayaran pajaknya,” ujarnya saat ditemui seusai sosialisasi score card. “Akan saya sampaikan ke Kepala Biro sesuai dengan arahan Kepala Dinas Perumahan.” tambah Hizbullah.

Dengan sistem score card yang bisa langsung dipantau masyarakat ini, Bayu mengharapkan kinerja aparat di tingkat Kelurahan akan jauh lebih giat karna selama ini kinerja dan penilaian mereka tertutup dan sulit diukur.

Ada 16 indikator penilaian score card terhadap lurah dan camat. Kepala Biro Tata Pemerintahan Bayu Meghantara mengatakan indikator ini bukan ditentukan oleh pemerintah. “Kami survei dulu ke penduduk. Ternyata permasalahan utama mereka tinggal di Jakarta itu 16 poin ini,”ujar Bayu. Oleh karena itu, 267 Lurah dan 44 Camat di Ibu Kota dinilai berdasarkan kinerja mereka menyelesaikan 16 permasalahan ini.

Adapun kategori penilaian  score card diantaranya adalah; 5 Tertib Jakarta, hunian liar, parkir liar, pedagang kaki lima liar, dan sampah. Adapun indikator penilaian berdasarkan sarana dan prasana diataranya adalah; saluran, taman, jalan, penerangan jalan umum, asset, kesejahteraan dan kependudukan, KJP, BPJS, dan DBD. Sedangkan indikator penilaian dari seluruh aspek adalah penanganan masalah sosial, pengaduan masyarakat, penyerapan anggaran, dan pembayaran pajak bumi dan bangunan. (jsc-shg)

 

Sumber: Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta dan tempo.co.id

Artikel lainnya

Mengenal Fitur Aplikasi Info Pangan Jakarta

Info Pangan Jakarta (IPJ) merupakan aplikasi berbasis website dan mobile untuk mengetahui informasi seputar bahan pangan di pasar-pasar tradisional di Jakarta. Aplikasi ini diresmikan pada 26 Juni ...

Hak cipta © oleh Jakarta Smart City