Saatnya Masyarakat Berpartisipasi dalam Penyusunan, Pengawasan dan Evaluasi APBD Pemprov DKI Jakarta

JSC | 4 years ago

Transparansi penggunaan APBD oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dilakukan pada tahun 2013. Ini kali pertama terjadi di Indonesia. APBD DKI Jakarta terpampang secara umum melalui poster yang didistribusikan ke seluruh kantor kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RW. Selain itu, pada saat itu APBD DKI Jakarta bisadiakses masyarakat luas melalui situs jakarta.go.id.

Pada tahun 2014, Pemprov DKI Jakarta melakukan persiapan penerapan e-budgeting APBD DKI Jakarta yang diyakini mampu menghindari penyelewengan anggaran. Jika sebelumnya APBD diinput secara manual menggunakan Microsoft Excel, dengan sistem e-budgeting APBD akan diinput secara elektronik atau online.

Dikutip dari kompas.com, program penyusunan anggaran melalui e-budgeting ini sudah direncanakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi pendamping Joko Widodo memimpin Jakarta. Saat itu, Jokowi yang masih menjadi Gubernur DKI Jakarta meyakini sistem e-budgeting dapat mengontrol penyusupan maupun penggunaan anggaran.

Di tahun 2015 akhirnya sistem e-budgeting mulai berjalan dan dapat dilihat rinciannya di situs website apbd.jakarta.go.id. Dengan sistem ini, publik yang sebelumnya tidak pernah tahu rincian anggaran yang berada di setiap SKPD dapat ikut mengawasi.

Basuki mengungkapkan, dengan sistem penganggaran elektronik, semua orang dapat melihat semua mata anggaran yang digunakan. Tak hanya gubernur dan DPRD, masyarakat bisa memantau uang yang digunakan. “Orang jadi tahu kenapa ini (anggaran) dikurangi, ditambah, dicoret DPRD,” kata Basuki.

Basuki berharap sistem itu dapat dipertahankan, sebab sistem itu dapat meminimalisir bahkan menghilangkan munculnya anggaran siluman. “Kalau saya tidak jadi gubernur lagi, gubernur yang akan datang dapat mengerti. ‘Oh kenapa kita prioritas ini, kenapa dalam tengah jalan dicoret, kenapa ditambah dikurang’,” jelas Basuki.

Untuk mendukung berjalannya transparansi APBD di tahun 2015, pengumpulan usulan dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menggunakan sistem elektronik atau e-musrenbang. Dengan sistem ini, semua usulan kegiatan sampai dengan penganggaran dapat dilihat di musrenbang.jakarta.go.id.

Sebagai perwujudan dari Jakarta Smart City, Basuki berharap e-budgeting dan e-musrenbang juga dapat dilihat di sistem Jakarta Smart City yang akan terpantau oleh masyarakat luas.

Hasil survei yang dilakukan LSI menunjukkan, 78,30% publik mendukung konsep e-budgeting Gubernur DKI Jakarta, Basuki untuk transparansi keuangan daerah. Selain itu, sistem e-budgeting untuk penganggaran APBD DKI Jakarta akan dijadikan model nasional. Sehingga kedepan, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) pun akan memakai sistem ini.

Dengan terbukanya informasi APBD ini, sudah saatnya masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan, pengawasan dan evaluasi APBD Pemprov DKI Jakarta. (jsc-sy)

Artikel lainnya

Internet 5G Gratis di Kawasan Kota Tua

Dalam penerapan teknologi untuk inovasi dan membantu menyelesaikan permasalahan publik seperti Jakarta Smart City, dibutuhkan koneksi yang kencang dan stabil. Hadirnya terobosan baru koneksi 5G tidak ...

Hak cipta © oleh Jakarta Smart City