Mengeratkan Kerja Sama Pembangunan dengan Kementrian BUMN

JSC | 11 months ago

Peningkatan populasi manusia di wilayah perkotaan makin tidak terbendung. PBB dalam dokumen World Urbanization Prospects bahkan menyebutkan kalau 66% penduduk dunia akan tinggal di wilayah perkotaan pada 2050. Tingginya angka kepadatan penduduk di perkotaan tentu akan menjadi tantangan pengelolaan kota. Tak terkecuali bagi Jakarta. Oleh sebab itu, diperlukan langkah yang tepat untuk mencegah masalah-masalah di perkotaan, seiring dengan pertumbuhan jumlah manusia yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya.

Salah satu langkah yang dipilih Pemprov DKI Jakarta adalah dengan menerapkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Pembangunan berkonsep TOD utamanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. Dengan pembangunan pemukiman yang terhubung dengan fasilitas transportasi umum massal sesuai dengan konsep TOD, dipercaya akan mampu mengurangi kemacetan lalu lintas. Cara ini diklaim bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi hingga 85%.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengalokasikan hunian di area TOD utamanya untuk mereka yang berpendapatan rendah. Selain itu, beberapa TOD di Jakarta akan dikelola bersama antara BUMD DKI Jakarta dengan BUMN. Kerja sama dengan pemerintah pusat ini diharapkan juga dapat menyelaraskan pembangunan di Ibu Kota.

Selain itu, dalam kunjungannya ke Balai Kota pada 10 Januari 2018 lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno juga menyatakan komitmennya untuk mendorong penataan sekitar 220 kampung kumuh di Jakarta. Upaya tersebut akan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan program dari instansi pemerintahan. Selain penataan fisik, Rini juga akan mendorong peningkatan perekonomian warga di kampung kumuh. Untuk kelancaran rencana-rencana tersebut, Kementrian BUMN dan Pemprov DKI Jakarta akan membentuk sebuah tim kecil yang melakukan pertemuan secara reguler.

Sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini diharapkan mampu mewujudkan Jakarta yang lebih baik dan inklusif. Karena penataan smart city tidak melulu urusan teknologi digital. Namun, juga kesejahteraan dan kelayakan hidup di Ibu Kota.

Artikel lainnya

Jakarta Diproyeksikan Memenuhi Unsur Safe City pada 2018 Mendatang

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan kajian program Safe City. Program ini pertama kali diluncurkan oleh PBB dengan nama UN-Habitat’s Safer Cities ...

Hak cipta © oleh Jakarta Smart City