Ancaman Hukuman Bagi Pelanggar Trotoar di Bulan September Makin Berat

JSC | 3 months ago

Bulan Tertib Trotoar yang telah berlangsung selama Agustus 2017, diperpanjang oleh Pemprov DKI Jakarta. Alasannya, masih banyak pelanggaran yang terjadi di jalur yang harusnya khusus untuk para pejalan kaki tersebut. Sikap tertib menggunakan trotoar, sepertinya belum menjadi sikap orang-orang yang sehari-hari beraktivitas di Ibu Kota.

Pencanangan Bulan Tertib Trotoar sedianya menjadi program untuk menyadarkan warga tentang pentingnya menjaga trotoar agar tetap steril. Dengan memastikan fasilitas tersebut tidak diambil alih oleh pedagang kaki lima, parkir liar, atau sepeda motor, diharapkan lebih banyak orang yang bersedia untuk berjalan kaki di Jakarta.

Mengacu pada sebuah riset oleh peneliti dari Stanford University yang dimuat di The New York Times, Indonesia termasuk dalam 46 negara dengan rata-rata langkah kaki paling sedikit dari 111 negara yang diteliti. Orang Indonesia rata-rata hanya berjalan sebanyak 3.513 langkah kaki per hari. Jumlah tersebut jauh jika dibandingkan dengan Hongkong yang penduduknya rata-rata berjalan 6.880 langkah per hari atau China dengan rata-rata 6.189 langkah per hari.

Salah satunya alasan kenapa orang malas berjalan kaki di Jakarta, yakni kondisi trotoar yang tidak nyaman. Oleh sebab itu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta menganggarkan Rp 424 miliar untuk penataan dan perbaikan jalur pedestrian. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, Yani Wahyu juga menyatakan akan memperberat pengenaan sanksi untuk pelanggar trotoar di bulan September ini.

Penerapan sanksi mengacu pada Perda 8 Tahun 2007. Pengendara motor, pedagang kaki lima, juga pihak-pihak lain yang menyalahgunakan trotoar bisa dikenai sanksi denda dan kurungan penjara. Denda yang bisa dikenakan mulai dari Rp 100.000 sampai dengan Rp 20 juta atau ancaman kurungan minimal 10 hari hingga maksimal 60 hari. Selain itu, orang yang melanggar peraturan terkait trotoar juga akan kehilangan haknya untuk menerima subsidi pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan BPJS.

Artikel lainnya

Pemprov DKI Jakarta Gandeng 26 PTN Untuk Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)

Pada program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Pemprov DKI Jakarta menggandeng 26 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kerjasama ini untuk membantu pemegang ...

Hak cipta © oleh Jakarta Smart City