Perbaikan Layanan Pertanahan melalui Integrasi Data oleh BPRD dan Kanwil BPN DKI Jakarta

JSC | 10 days ago

Untuk mempermudah proses pengurusan dokumen pertanahan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta menandatangani kesepakatan kerja sama. Bentuk kerja sama antara kedua instansi tersebut berupa pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pengintegrasian tersebut dapat memudahkan validasi data saat proses pengurusan dokumen pertanahan. Selain itu, data yang lebih lengkap dan reliabel diharapkan bisa meningkatkan pendapatan pajak dari sektor pertanahan sehingga target realisasi pajak bisa tercapai. Karena dengan sistem pendataan yang terintegrasi, maka BPRD akan mengetahui status pembayaran pajak dan BPHTB dari suatu tanah yang terdata di Kanwil BPN.

Integrasi data dilakukan melalui sistem informasi dengan koneksi host to host. Dengan sistem tersebut, data BPHTB dan PBB dapat dikirimkan berdasarkan permintaan BPN secara real time menggunakan web service. Sebaliknya, BPN dapat mengirimkan data sertifikat dan PPAT berdasarkan permintaan BPRD secara real time pula.

Perbaikan layanan ini diharapkan bermanfaat bagi warga untuk meminimalkan permasalahan yang umum muncul saat pengurusan tanah sehingga meningkatkan minat warga untuk melegalkan status aset tanah yang dimilikinya dengan sertifikat resmi. Selain integrasi data, Kanwil BPN DKI Jakarta melakukan inovasi lain seperti melengkapi situs resminya dengan informasi lengkap seputar pertanahan dan pelacakan berkas permohonan. Badan milik negara itu juga meluncurkan program Larasita yang merupakan akronim dari “layanan rakyat untuk sertifikasi tanah”. Mobile land service tersebut aktif melakukan pelayanan ke tengah-tengah warga. Bukan hanya untuk memberikan layanan administratif pertanahan, tetapi juga melakukan edukasi tentang masalah agraria.

Artikel lainnya

Revitalisasi Terminal Manggarai sebagai Bentuk Peningkatan Layanan Publik

Sebagai kota dengan jumlah penduduk mencapai 12 juta di siang hari, dan 9 juta di malam hari, tentunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memikirkan strategi untuk mengurai kemacetan yang akan ...

Hak cipta © oleh Jakarta Smart City