Tunai vs Non Tunai, Cara yang Lebih Cerdas untuk Mewujudkan Kota Pintar

JSC | 12 months ago

Mengurangi penggunaan uang tunai adalah salah satu hal yang dianggap wajib dilakukan untuk mewujudkan kota pintar. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini juga sedang giat membangun cashless society atau komunitas yang tidak lagi menggunakan uang tunai sebagai instrumen pembayaran.

Transaksi non tunai lebih memudahkan pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun dunia usaha. Pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah, sehingga transaksi di suatu daerah bisa menjadi lebih transparan dan akuntabel.

 

Pembayaran Non Tunai di Tempat Wisata

Beberapa tempat wisata yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta seperti Taman Margasatwa Ragunan dan Tugu Monumen Nasional (Monas) kini menerapkan sistem cashless untuk pembelian tiket masuk. Selain itu, Lenggang Jakarta yang terletak di kawasan Monas juga mewajibkan pembayaran dengan uang eletronik alias non tunai. Salah satu lokasi kuliner binaan Pemprov DKI Jakarta tersebut juga mewajibkan pedagang yang berjualan untuk membayar retribusi secara non tunai.

Keuntungan transaksi tanpa menggunakan uang tunai di tempat-tempat tersebut adalah memudahkan pendataan pengunjung, penerimaan daerah yang bersumber dari tempat wisata, juga melindungi pelaku usaha yang umumnya berasal dari pedagang kaki lima agar terhindar dari pungutan liar. Penerimaan yang terdata secara eletronik juga menjadi riwayat cashflow pedagang di lokasi tersebut. Data tersebut bisa menjadi mempertimbangkan pemerintah saat akan menyalurkan kredit ringan untuk pengembangan usaha.

 

Sistem Cashless untuk Jaminan Pendidikan

Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan pendidikan bagi warga yang tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dengan kartu tersebut, warga dapat membelanjakan sejumlah uang bantuan secara non tunai untuk kebutuhan sekolah dan pemenuhan gizi anak seperti membeli daging dengan harga di bawah harga pasar melalui tempet-tempat penjualan tertentu yang menerima pembayaran dengan KJP. Penyaluran bantuan secara non tunai tersebut membuat pemerintah lebih mudah mengetahui penggunaan dana dan memastikan penerima bantuan menggunakannya untuk kebutuhan anak.

Artikel lainnya

Inovasi Layanan Publik melalui PTSP Goes to Mall

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) DKI Jakarta kembali berinovasi dengan membuka layanan di beberapa pusat perbelanjaan Ibu Kota. Layanan bertajuk PTSP Goes to Mall ...

Hak cipta © oleh Jakarta Smart City