Transparansi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui e-Musrenbang dan e-Budgeting

JSC | 2 years ago

Untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel, perencanaan pembangunan Jakarta perlu dilakukan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pengelolaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Hal tersebut diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. Berdasarkan Perda tersebut, Pemprov DKI Jakarta menampung dan memproses aspirasi warga melalui forum rembug RW maupun usulan langsung menggunakan e-Musrenbang untuk merumuskan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Produk dari kegiatan tersebut adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.

Usulan kegiatan warga yang disalurkan melalui forum rembug RW bisa menggunakan login ketua RW untuk diinput ke dalam sistem e-Musrenbang. Sedangkan musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten menggunakan dua sistem sekaligus yaitu e-Musrenbang untuk supervisi dan validasi kegiatan usulan warga yang akan ditampung di Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, serta e-Budgeting untuk input rencana kerja Kelurahan, Kecamatan, dan Kota/ Kabupaten. Transfer kegiatan dari e-Musrenbang ke e-Budgeting dilakukan secara online.

Pada musrenbang tingkat Kota, mulai dilakukan penelaahan hasil reses DPRD yang telah diparipurnakan. Sedangkan pada musrenbang tingkat Provinsi dilakukan dengan menggunakan sistem tunggal yakni e-Budgeting karena seluruh proses pemaduserasian aspirasi masyarakat selesai di tingkat Kota/Kabupaten. Untuk musrenbang tingkat Provinsi, Pemrov DKI akan melakukan penelaahan reses DPRD yg telah diparipurnakan, input rencana kerja SKPD tingkat Provinsi, supervisi terpadu rencana kerja seluruh SKPD/UKPD, forum konsultasi publik, pemaduserasian program kerja Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih 2017-2022, forum dialogis eksekutif-legislatif, finalisasi RKPD 2018, penetapan Pergub RKPD 2018 yang dilakukan paling lambat minggu keempat Mei 2017.

Saat ini proses penyusunan RKPD telah sampai pada kegiatan supervisi terpadu rencana kerja seluruh SKPD/UKPD. Hasilnya dapat diakses oleh publik dengan mudah, tanpa harus memiliki akun atau kata sandi melalui situs apbd.jakarta.go.id untuk dokumen RKPD, KUA PPAS, RAPBD, APBD dan catatan perubahan hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif, serta musrenbang.jakarta.go.id untuk status usulan warga beserta alasan diterima atau ditolaknya usulan tersebut.

Seluruh proses input dan perubahannya terekam dalam sistem e-Musrenbang dan e-Budgeting, lengkap dengan nama penginput serta waktu input data secara detail meliputi jam, tanggal, dan tahun. Selain itu, penginputan data ke dalam sistem e-Musrenbang dan e-Budgeting juga dilengkapi dengan berita acara hasil pembahasan dengan DPRD yang ditandatangani bersama oleh seluruh jajaran TAPD, Banggar dan komisi-komisi yang terlibat.

Sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan anggaran, Pemprov DKI Jakarta juga melibatkan BPK dan KPK dengan cara memberikan user id dan password bagi kedua instansi tersebut sehingga dapat melakukan pengawasan e-Budgeting. Akses untuk BPK dan KPK adalah sebatas untuk membaca namun tidak dapat mengubah data dalam sistem (read only). Selain itu, menurut pasal 132 Perda Nomor 14 Tahun 2011, BPK dan KPK dapat diundang pada pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

 

 

Sumber: Badan Perencaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta

Artikel lainnya

Magang di Jakarta Smart City: Dedikasi, Deduksi, dan Diskusi untuk Jakarta yang Lebih Baik

Jakarta Smart City (JSC) adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Konsep Smart City akan ...

Hak cipta © oleh Jakarta Smart City