Transparansi Penggunaan APBD dengan E-Hibah dan Bansos

JSC | 1 year ago

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengembangkan sistem elektronik hibah dan bantuan sosial bernama e-Hibah dan Bansos untuk memudahkan pendataan dan monitoring aliran dan penggunaan dana. Sistem yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta ini masih dalam tahapan penyempurnaan dan diharapkan dapat segera diluncurkan dalam waktu dekat.

Tujuan pembuatan aplikasi e-Hibah dan Bansos adalah untuk membuat pendataan secara elektronik dan mencegah ajuan ganda dari satu lembaga. Misalnya pengajuan bantuan kepada dua SKPD sekaligus dalam satu tahun anggaran. Aplikasi tersebut juga memudahkan SKPD untuk memantau proses pengajuan bantuan dari warga.

Tahapan pengelolaan dana hibah dan bansos dimulai dari pengajuan proposal dari warga. SKPD teknis kemudian melakukan penelitian dan evaluasi terhadap proposal tersebut, lalu menerbitkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi diajukan untuk penganggaran ke DPRD dan dibahas di badan anggaran. Jika disetujui, usulan tersebut dimasukan ke APBD, lalu diterbitkan SK Gubernur untuk menetapkan pencairan dana hibah.

Proses pengajuan hibah dan bansos tersebut harus sesuai dengan jadwal karena usulan yang diajukan diluar jadwal akan otomatis ditolak oleh sistem. Validitas data pemohon juga akan lebih baik karena setiap data pengajuan harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lembaga, alamat serta identitas lainnya yang akan terekam dalam sistem.

Penggunaan e-Hibah dan Bansos juga mempermudah SKPD untuk memverifikasi usulan sehingga pencairan dana dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Aplikasi tersebut akan hadir dalam website yang terintegrasi dengan situs Jakarta Smart City dan Jakarta Open Data. Pada pengembangan selanjutnya, e-Hibah dan Bansos direncanakan terhubung dengan aplikasi e-Budgeting sehingga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan RAPBD 2018.

Langkah ini ditempuh untuk pengelolaan dan transparansi dana APBD yang lebih baik. Selama tahun 2017, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan dana hibah dan bansos hingga 4,9 triliun rupiah. Pengalokasiannya adalah untuk dana BOS, BOP, KJP dan bantuan keuangan kabupaten dan kota. Sebanyak 20% dari total dana hibah disalurkan untuk kelompok warga.

Artikel lainnya

Pedagang Kaki Lima di Mal Jakarta

Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah pelaku kegiatan usaha jasa perdagangan yang tergolong mikro yang menempati ...

Hak cipta © oleh Jakarta Smart City