BPOM dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Memperketat Pengawasan Obat dan Pangan

JSC | 2 years ago

Pemerintah Provinsi DKI‎ Jakarta telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan obat dan pangan di Jakarta. Langkah ini ditempuh untuk mencegah peredaran produk ilegal, serta memberikan jaminan keamanan obat-obatan dan pangan yang beredar di Jakarta. Upaya pengamanan produk farmasi serta pangan dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya dengan melakukan pemeriksaan ke pengecer, namun juga langsung ke pemasok atau distributor.

Untuk melakukan tugas tersebut, BPOM membentuk Satuan Petugas (Satgas) Pemberantasan Obat dan Pangan Ilegal, bersama dengan Satgas Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman serta Tim Koordinasi Jejaring Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu. Tim dan kedua satgas bertugas mengawasi keamanan produk farmasi dan pangan dengan rutin melakukan pengecekan produk yang beredar di pasaran minimal empat kali dalam satu bulan.

Selain itu, Pemerintah bersama BPOM DKI Jakarta berusaha menekan peredaran obat-obatan dan pangan ilegal di Ibukota dengan berbagai cara. Misalnya pendataan pelaku usaha sarana produksi dan mengecek rantai distribusi sediaan farmasi serta pangan di Jakarta.‎ Jika dinilai aman dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, BPOM akan memberikan rekomendasi izin sarana produksi dan distribusi.

Selain dilakukan oleh petugas bidang pemeriksaan dan penyidikan, serta bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen BPOM, upaya tersebut juga melibatkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUMKMP), Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satpol PP.

Perjanjian kerja sama pengawasan terhadap obat-obatan palsu dan pangan berbahaya atau ilegal antara BPOM dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak.

Artikel lainnya

HackJAK 2017, Pemanfaatan Data Ruang Publik untuk Jakarta yang Lebih Adil dan Inklusif

Apakah kamu adalah programmer, designer grafis, arsitek atau perencana kota yang peduli terhadap keberadaan ruang publik di Jakarta? Ingin agar ruang publik berupa trotoar, jembatan penyeberangan, ...

Hak cipta © oleh Jakarta Smart City