Pedagang Kaki Lima di Mal Jakarta

JSC | 10 months ago

Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah pelaku kegiatan usaha jasa perdagangan yang tergolong mikro yang menempati fasilitas umum baik milik pemerintah maupun milik perorangan yang telah mendapatkan izin. Berkat Pergub tersebut, nama PKL yang sebelumnya berkonotasi negatif, kini mendapatkan tempat khusus sebagai penunjang perekonomian kota.

Banyak PKL yang menjajakan dagangannya di trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki. Hal ini menjadi awal mula penyebutan istilah Pedagang Kaki Lima. Pada masa kolonial Belanda, ditetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun harus menyediakan sarana untuk pejalanan kaki dengan lebar lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Setelah Indonesia merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki tersebut banyak digunakan oleh pedagang untuk berjualan dan kelamaan umum disebut sebagai pedagang kaki lima.

Jenis usaha sebagai PKL populer terutama di kota besar seperti Jakarta karena mereka bisa menyediakan berbagai macam barang dengan harga murah dan berada di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat tempat tinggal atau tempat kerja. PKL semakin menjamur karena potensi keuntungannya cukup menggiurkan, juga modal usaha yang relatif kecil jika dibandingkan membuka toko atau tempat makan menggunakan bangunan permanen.

Untuk memfasilitasi PKL agar mendapatkan tempat usaha yang layak, sekaligus tidak mengganggu kepentingan umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL mewajibkan setiap mal di Jakarta harus menyediakan lahan bagi PKL dengan luas sepuluh hingga dua puluh persen dari total kawasan pusat perbelanjaan tersebut. Selama ini, mal menjadi magnet untuk PKL berjualan di sekitarnya karena umumnya karyawan yang bekerja di pusat perbelanjaan tersebut keberatan jika membeli makan di dalam lokasi tempat kerjanya.

Beberapa mall yang sudah memenuhi kewajiban untuk menyediakan tempat usaha bagi PKL di pusat perbelanjaannya adalah Kota Casablanca, Emporium Mall, Gandaria City, dan Ciputra World. Walau didukung peraturan yang jelas, pengelola mal masih enggan memenuhi kewajiban untuk menyediakan ruang bagi PKL. Karena PKL mendapatkan keistimewaan untuk tidak membayar uang sewa, namun hanya membayar biaya listrik. Padahal membebaskan PKL dari biaya sewa bisa juga menjadi bentuk lain dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bagi mall tersebut.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi B DPRD DKI Bidang Perekonomian, Prabowo Soenirman menyatakan mendukung rencana pencabutan izin bagi pusat perbalanjaan yang tidak mau menampung PKL.

“Akan diberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin,” pungkas Prabowo. (jsc-ea)

Artikel lainnya

Pergerakan Harga dan Ketersediaan Komoditas Pangan di Jakarta

Berdasarkan pengamatan pergerakan harga pangan di pasar, tekanan inflasi pada Oktober hingga akhir 2016 diperkirakan akan tetap terkendali dan cenderung di bawah kisaran perkiraan inflasi. Pergerakan ...

Hak cipta © oleh Jakarta Smart City