Pemprov DKI Luncurkan Website Unit Pengendali Gratifikasi

JSC | 1 year ago

Pemprov DKI Jakarta membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai upaya untuk memberantas korupsi. Unit ini dibentuk berkat kerja sama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan landasan hukum Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi dan nantinya akan membenahi kondisi birokrasi internal di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

Dikutip dari sindonews.com, koordinator ICW Ade Irawan mengatakan gratifikasi merupakan tantangan terbesar PNS di lingkungan Pemprov. Pasalnya gratifikasi terjadi bukan semata adanya kebutuhan melainkan juga kemauan pelakunya. "DKI sudah ada niat menuju pemberantasan korupsi," kata Ade di tempat yang sama.

Gratifikasi merupakan penerimaan atau pemberian uang/setara uang seperti barang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan lainnya yang diterima oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) dan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kewajiban dan tugas pejabat/pegawai Pemda jika menerima pemberian atau gratifikasi antara lain:

  1. Menerima laporan gratifikasi dari pejabat/pegawai, dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada pejabat/pegawai.
  2. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
  3. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh penerima.
  4. Meminta data dan informasi kepada SKPD/UKPD atau unit kerja dan atau Pejabat/pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi.
  5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Internal jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini oleh Pejabat/pegawai.
  6. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
  7. Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
  8. Melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi. (jsc-shg/sy)

Artikel lainnya

Mengapa Setiap Kendaraan Bermotor Harus Punya Tempat Penyimpanan?

Setiap pemilik kendaraan pribadi tentu harus memiliki tempat untuk menyimpan kendaraannya, baik roda dua maupun roda empat. Sayangnya, fenomena yang sering kita lihat di Ibu Kota, banyak kendaraan ...

Hak cipta © oleh Jakarta Smart City